Belanja "Tanpa Bayar"

Suatu pagi, saat aku mandi, kulihat shampo hanya tersisa beberapa tetes. Sudah waktunya beli.

Sorenya, aku ke warung tetangga untuk beli shampo dan beberapa keperluan lain. Sabun, sikat gigi, pasta gigi, kapas pembersih telinga. Juga minyak goreng titipan istri.

Ambil barang-barang itu, bawa ke penjaga tokonya untuk dihitung berapa harus kubayar. Tapi tidak perlu aku membayar tunai. Karena aku masih punya saldo (deposit) untuk keperluan belanja.

Saldo apa?

Well, aku bekerja di salah satu kantor pemerintahan setempat. Sebagian gajiku sudah dipotong oleh kantor untuk dikonversikan jadi voucher belanja di warung-warung di seantero wilayah, dari kota sampai kampung-kampung. Jadi, di manapun aku berada, asal masih di daerah ini, aku bisa beli wafer untuk anak-anak, atau air minum. Tapi bukan milagros, karena untuk milagros di daerahku aku sendiri stokisnya … hahahaa…

Itu memang kebijakan pemerintah setempat, supaya uang yang keluar dari kas daerah sebagai gaji pegawainya tidak terlalu banyak lari ke luar daerah. Apalagi, banyak pegawai pemerintahan sini adalah orang daerah lain. Lumayan banyak yang tetap tinggal di kota sebelah, dan tiap hari berangkat-pulang untuk bekerja di kotaku.

Tak banyak yang dialihkan jadi voucher—dan tak bisa diuangkan—itu. Hanya sekitar 27 persen aja. Nggak masalah. Toh belanja bulanan rumah tangga dan makan-makan di akhir pekan pun sekitar segitu juga. Bahkan lebih.

Asiknya, warung-warung di mana voucher belanja itu berlaku bukan hanya di warung-warung kelontong, toko bangunan, warung makan dan lain-lain yang tempatnya menetap. Tapi juga berlaku di pedagang keliling semacam tukang pentol dan bakso gerobak dorong. Karena untuk operasionalnya nggak usah pakai mesin gesek ATM yang dari bank. Cukup dengan app di ponsel android milik si pedagang. Plus PIN transaksi dari pembeli—seperti halnya kalau aku kasih PIN saat belanja pakai kartu debit. Tidak seperti belanja pakai kartu kredit, belanja pakai voucher ini tidak dikenai biaya, dan tidak dibebani pajak. Jadi, antara pembeli yang pakai voucher pegawai dan pembeli yang bayar pakai uang tunai, tidak ada perbedaan harga dan biaya.

Para pedagang yang ingin bekerjasama dengan pemkab, dalam arti menerima pemakaian voucher belanja para pegawai pemerintahan, mereka cukup menginstal app yang disediakan oleh pemerintah setempat, lalu mendaftar secara online. Syarat-syaratnya gampang, dan cukup diselesaikan secara online juga. Sebangsa isi form dan unggah-unggah foto gitu lah. Omset via voucher itu direkap tiap pekan, dan ditransfer tiap malam minggu ke rekening mereka.

Semua itu dikerjakan by system aja. Seperti halnya bonus milagros yang ditransfer ke rekeningku setiap senin pagi.

Jadi, kalau di suatu akhir pekan aku terlalu bersemangat jalan-jalan ke pedesaan sampai-sampai lupa bawa duit, aku tetap bisa beli wafer dan bensin di banyak tempat di wilayah daerahku ini. Belinya tanpa harus meninggalkan KTP. Asal saldo voucherku masih ada … hehehe…

Well, ini khayalanku saja. ^_^
Tapi aku tidak mengijinkan siapapun menggunakannya tanpa seijinku. ^_-

Berterima Kasih Kepada Daerah

 

Saat ini aku bekerja sebagai PNS di Kabupaten Balangan. Berawal saat aku mengajukan diri untuk ikut tes CPNS di sana. Setelah dinyatakan lolos tes dan diterima, dan sebelum mulai bekerja, kami diwajibkan menandatangani janji untuk tidak minta pindah dalam 10 tahun pertama kami bekerja. Aku setuju dan menandatangani itu. Itu belasan tahun yang lalu.

Sampai sekarang aku masih belum ada niat maupun rencana untuk minta pindah ke daerah lain. Tidak juga ke kampung halaman. Karena toh saat ini Balangan pun sudah menjadi kampung halaman bagi anak-anakku.

Begitu bekerja, artinya penghasilanku dibayar oleh pemerintah daerah. Uang yang kuhasilkan adalah uang dari daerah ini. Sebagai bentuk rasa terima kasih, kuupayakan membelanjakan uang itu di daerah ini juga. itu salah satu caraku mencintai Balangan.

Kalau aku ingin membeli sesuatu produk, aku mencarinya di Balangan dulu. Selama masih ada yang menjual produk itu di Balangan, maka prioritas tempatku membeli adalah yang di Balangan.

Aku bisa membayar tagihan listrik, air, telpon dan sebagainya cukup dengan pegang-pegang ponsel. Tapi tidak. Aku membayar tagihan listrik di counter yang dijalankan oleh orang Balangan di pasar. Tidak ke kantor pos. tidak juga ke ATM. Pulsa habis, aku beli ke kios tetangga atau di seputaran Paringin.

Kenapa repot-repot ke counter dan kios-kios orang? Karena aku mau dari uang yang kubayarkan itu ada sebagian yang masuk ke kantong mereka sebagai keuntungan usaha. Itu sebagian dari bentuk terima kasihku kepada daerah yang mempekerjakanku.

Aku tidak pernah setuju dengan teman-teman yang minta pindah dinas ke daerah asal mereka—kecuali dengan alasan (1) merawat orangtua di kampung halaman dan sama sekali tak ada saudaranya yang lebih memungkinkan untuk melakukan tugas mulia itu, dan (2) dia perempuan yang masih jomblo ketika diterima bekerja sebagai PNS di daerah ini.

Teman-teman yang sudah punya pacar—apalagi yang sudah menikah—ketika ikut tes CPNS di Balangan, dan setelah diterima dan bekerja lalu minta pindah dengan alasan mengikuti suami, atau supaya lebih banyak waktu untuk keluarga, atau karena terlalu lelah fisiknya kalau harus pergi-pulang puluhan kilometer setiap hari, itu semua bagiku bullshit. Karena dia sudah tahu risiko itu sejak sebelum mengirimkan berkas lamaran dan ikut tes.

Menurutku, negara menggaji PNS untuk bekerja membangun negeri. Membangun/memajukan daerah jika dia PNSD dan digaji oleh pemda. Kalau melamar jadi PNS di Balangan (yang tingkat kompetisinya relatif rendah) supaya lolos jadi PNS, dan berniat pindah suatu saat kelak, berarti dia melamar pekerjaan PNS untuk sekadar mencari pekerjaan dan penghidupan. Sebaik apapun dia bekerja, dia bekerja untuk dirinya sendiri, untuk menghidupi keluarganya, bukan untuk memajukan daerah tempat dia bekerja.

Apakah sesederhana itu? Pasti ada yang menjawab, “Tentu tidak, Ferguso!”

Tapi aku memilih yang sederhana saja.

Pilkada [Kenapa Nggak] Online?

Aku pernah mengikuti survei online. Juga, ulangan anak sekolah edisi pandemi covid-19—yang dikerjakan di hp ibunya di rumah. Sekali mengirimkan isian/jawaban atas sejumlah pertanyaan, kita tidak bisa mengulanginya dengan identitas yang sama.

Aku jadi bertanya-tanya, kenapa pilkada 2020 tidak dilakukan dengan cara itu saja? Apakah itu terlalu mudah diganggu—dimanipulasi, di-hack atau sejenisnya? Ataukah karena datanya bisa masuk ke negara lain—via google atau siapa yang memfasilitasinya.

Terlepas dari kemungkinan kendala-kendala tersebut—yang pasti bisa saja diatasi atau dicarikan solusinya—penggunaan cara teknis pemberian suara itu sangat sederhana. Setiap warga negara bisa memilih melalui ponsel dengan akses internet masing-masing, dan cukup di rumah saja. Kecuali yang tidak punya ponsel semacam itu. Tinggal sebarkan link, tentukan kapan dan dari jam berapa sampai jam berapa link tersebut dapat diakses dan mengirimkan partisipasi suara, dan tetap kompori (kampanyekan) agar para pemilik hak suara berpartisipasi memilih pemimpian daerahnya.

Identitas yang digunakan untuk memilih adalah NIK (Nomor Induk Kewarganegaraan). Jika NIK yang digunakan tidak termasuk sebagai pemilik hak pilih dalam pilkada tersebut, maka otomatis tidak masuk hitungan, atau tidak dapat mengirimkan suara (pilihan politiknya). Seperti halnya jika seorang siswa kelas 3C tapi dalam ulangan online mencantumkan data dirinya sebagai warga kelas 3F; akan gagal kirim atau tidak masuk hitungan.

Bagi yang tidak memiliki ponsel dengan akses internet, atau tidak memiliki paket data, atau di desanya tidak ada koneksi internet, mereka bisa datang ke TPS. Dalam hal ini, TPS-nya juga lebih sederhana. Di sana, KPU cukup menyediakan ponsel dan koneksi internet untuk pemilih agar bisa mengakses link dan memberikan suaranya secara online.

Mungkin pilkada gaya ini lebih sederhana dan lebih hemat biaya. Atau?

Kacau? Kacau!!

Negara ini kacau? Aku nggak bilang begitu. Setidaknya, nggak perlu bilang begitu; toh semua orang sudah tahu.

Apa sebabnya? Kalau menyalahkan pemerintah, banyak yang melakukannya. Kalau menyalahkan rakyatnya yang terlalu ngeyelan—bahkan sering juga ngeyel dengan alasan ataupun kelakuan yang bodoh.

Salah pemerintah? Karena kebijakan-kebijakannya nggak bijak?

Karena [terkesan] meremehkan bahaya virus corona?

Karena tidak menurunkan harga bensin ketika harga minyak di pasaran dunia anjlok sekalipun?

Karena tanpa bilang-bilang “mencuri” dana dari sebagian besar pelanggan listrik untuk cari muka menggratiskan tagihan bagi pelanggan kelas terbawah?

Karena menaikkan tarif iuran BPJS di saat seluruh lapisan bangsa sedang terkapar oleh pukulan pandemi covid-19? Terlebih lagi karena peraturan menaikkan tarif itu yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh MA beberapa bulan yang lalu?

Karena kebijakan ini-itu [seolah] diambil tanpa analisis yang memadai untuk tingkat negara? Dan karena kebijakan ini-itu lebih bersifat reaksioner?

Karena menyuruh orang work from home tapi membiarkan tenaga kerja impor masuk ke negara ini?

Atau karena rakyatnya yang susah diatur dan semaunya sendiri?

Karena tidak betah disuruh di rumah saja.

Karena suka memaksa keluar rumah dengan alasan harus mencari nafkah.

Atau lebih mementingkan tradisi lebaran daripada kesehatan diri dan keluarga?

Karena memanfaatkan tiket penerbangan dan tarif hotel murah gara-gara pandemi?

Karena rakus terhadap bantuan sosial?

Karena yang berkemampuan terlalu asik dengan diri dan keluarganya sendiri, tanpa mau menengok kondisi tetangganya kalau-kalau kelaparan gara-gara menuruti peraturan untuk tetap di rumah?

Entahlah.

Hari ini kampungku, Kabupaten Balangan, resmi merilis informasi bahwa dua penderita covid-19-nya sudah sembuh sehingga daerah ini berstatus zona hijau, itu sudah cukup untuk menjadi alasan yang luar biasa kuat untuk semakin bersyukur.