Tampilkan postingan dengan label hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label hukum. Tampilkan semua postingan

Jumat, 18 Juli 2025

Membodohi Masyarakat dengan Cara Bodoh

 (2025-05-23)

(iya, ini kutulis pada 2025-05-23, dan tidak langsung kuposting. Jadi, daripada gak posting, mending ku posting walau terlambat; hitung-hitung menyimpannya di blog ini.)

___

 

Isu ijazah jokowi menang telak: membuat banyak media mengangkatnya sehingga menyingkirkan berita-berita tentang korupsi di pertamina, korupsi di perusahaan timah, akal-akalan peraturan perundang-undangan, krisis keuangan negara tapi justru memaksakan program yang seharusnya bukan kerjaan negara, dan sebagainya. Publik dibawa bersibuk dengan wacana keraguan terhadap keaslian ijazah si mantan presiden—yang pernah membutakan ratusan juta rakyat Indonesia dengan ilusi kesederhaan, kemudian membuat ratusan juta pasang mata terbelalak dan kegledhak ketika mewariskan banyak jabatan kepada anak-anak dan familinya itu.

Roy Suryo cs bukanlah orang-orang pertama yang mempertanyakan keaslian ijazah jokowi. Sebelumnya, di 2022, seseorang bernama Bambang Tri pernah melakukannya. Dan berujung dipenjara. Tanpa secuilpun si jokowi menunjukkan ijazahnya kepada publik. Seperti biasa, dia hanya meng-counter tuduhan itu dengan omongan. Jujur saja, aku memang sudah sejak 2012 (saat dia berbaju kotak-kotak) tidak mempercayai omongannya; dalam pilpres 2014 dan 2019 aku memberikan suaraku untuk lawannya. Sepertinya Prabowo bukan hanya keliru sasaran saat menciptakan kosakata omon-omon tahun kemarin itu, tetapi juga jauh lambat; orang yang sangat tepat menyandang predikat omon-omon itu sudah muncul di hadapan publik sejak 2012.

Dan melihat perkembangannya yang berlarut-larut, sangat sulit untuk mengatakan bahwa keberlarut-larutan itu tidak disengaja. Itu bahkan seperti dirancang dengan sangat teliti. Aku bahkan sempat berkhayal bahwa Roy Suryo sebenarnya berada di pihak jokowi, hanya saja kebagian peran sebagai penggugat. Seperti halnya seorang bocah yang sama sekali tidak dikenal oleh publik bangsa ini yang tiba-tiba mengajukan gugatan ke MK terkait aturan tentang usia minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Gugatan yang responnya kemudian membuat MK bukan lagi Mahkamah Konstitusi, tapi bertransformasi menjadi Mahkamah Koplak. Aku sempat berkhayal Roy Suryo berperan seperti itu. Hanya saja, karena dia adalah seorang public figure yang dikenal publik di level nasional, dan punya track record yang lebih dikenal oleh publik, maka risikonya jauh lebih besar daripada si bocah yang bukan siapa-siapa tadi itu. Siapa tahu bayarannya lebih besar, atau sekadar lebih dari cukup untuk menambah dan merawat koleksi mercy-nya. Itu khayalanku.

Terlepas dari khayalanku itu, pembodohan dan tipu-daya yang sangat kentara [bodohnya] dipertunjukkan dengan sangat jelas oleh para elit bangsa…t dalam kasus tuduhan terhadap ijazah itu. Orang paling bodoh pun tahu masalah itu bisa diselesaikan dengan sangat mudah, sangat murah, sangat cepat dan semudah membalikkan telapak tangan, yaitu dengan jokowi menunjukkan kepada publik ijazahnya yang dituduh palsu itu. Syaratnya hanya dua, tapi memang lumayan berat: (1) dia memang mau masalah ini cepat selesai dan tidak menyita perhatian publik dari masalah-masalah yang lebih besar dari bangsa ini, dan (2) dia memang punya ijazah yang asli.

Pekan terakhir Mei 2025 aku melihat di televisi berita tentang bareskrim yang mempublikasikan temuan-temuan hasil penyelidikannya terkait kasus tuduhan itu. Tapi jujur saja, secara pribadi, aku menganggap analisis-analisis bareskrim itu lebih kepada pembuktian bahwa jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dan sama sekali tidak menuju pada pembuktian ijazahnya asli atau tidak. Iya, bahkan bareskrim pun jadi sebodoh itu [ketika membela jokowi]. Dan mungkin, bagian paling bodohnya adalah bareskrim menyampaikan segala hasil analisa itu tanpa sedetikpun menunjukkan kepada publik lembar fisik ijazah yang—katanya—diselidiki di laboratorium forensik atau apa itu.

Aku tahu akalku tidak seberapa cerdas. Tapi terkadang sangat sulit untuk mengabaikannya dan memilih untuk lebih mempercayai informasi-informasi yang tidak relevan satu sama lain sebagai satu kesatuan.

Aku juga tidak percaya pada pihak UGM ketika—membaca berita bahwa mereka—memberi pernyataan bahwa ijazah jokowi itu asli. Bukan karena aku tidak percaya pada UGM, tapi aku tidak melihat sedikit pun informasi yang menyatakan bahwa pihak jokowi meminjamkan ijazahnya kepada pihak UGM untuk diteliti dan dicermati. Kalau pihak UGM tidak pernah memegang lembar fisik ijazah yang dituduh palsu itu, selama ada tuduhan itu, bagaimana bisa mereka menyatakan ijazah itu asli atau palsu? Lebih masuk akal kalau UGM—setelah memeriksa arsip-arsipnya—cukup menyatakan pernah atau tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama si fulan, dan kalau pernah, menerbitkannya pada tanggal sekian tahun sekian.

Karena tidak semua yang pernah kuliah di UGM itu lulus dan punya ijazah. Bahkan, tidak semua yang lulus dari UGM itu kini masih punya ijazah. Ada yang ijazahnya dibakar (betulan, aku bisa sebutkan nama orangnya dan dari jurusan mana dia lulus). Mungkin ada juga yang ijazahnya hilang dan tidak dimintakan ijazah pengganti ataupun surat keterangan pengganti ijazah.

Dan ingat: tuduhannya itu ijazahnya palsu. Tuduhannya bukan jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Tuduhannya bukan jokowi berbohong soal jurusan yang dia ambil atau siapa dosen pembimbingnya. Tuduhannya itu ijazahnya palsu. Lebih tepatnya, tuduhannya itu bahwa ijazah atas nama Joko Widodo yang fotonya beredar di internet—yang kabarnya pertama kali diunggah oleh seseorang bernama Sandi—itu palsu.

Kamis, 19 Maret 2015

Mengajari Nenek Untuk Patuh Hukum


Nenek Asyani diproses hukum komplet banget gara-gara menebang dan menjual pohon yang diklaim oleh perhutani. Si nenek sih tahunya pohon itu ada di atas tanah dia sendiri. Sebelum ke pengadilan, pernah ada seseorang (sebut saja oknum) yang menawari si nenek alternatif menghindari pengadilan. Caranya, si nenek memberi oknum itu sejumlah uang. Empat atau lima juta, gitu. Dari tampangnya saja jelas-jelas si nenek bukan tipe orang yang punya duit sebanyak itu.

Pernah juga seorang nenek lain harus berlelah-lelah menjalani proses pengadilan gara-gara mengambil tiga buah kakao yang memang bukan miliknya. Nenek yang ini cukup miskin untuk sekadar memenuhi kebutuhan pangannya pada garis standar umum.

Pernah juga seorang PNS bernama Gayus mengambil likuran milyar rupiah uang yang bukan miliknya. Apa vonis hukumannya? Kurungan berapa tahun? Dua belas? Tiga puluh, itu totalnya untuk beberapa tindak kriminal yang dituduhkan kepadanya. Well, berapapun lama kurungan yang divoniskan, toh sempat dipotong masa tahanan, dan sambil jalan-jalan entah ke mana, baik untuk piknik maupun untuk nonton pertandingan tenis.

Dari sejumlah orang yang kujumpai, kebanyakan berpendapat hukum berlaku tidak adil—pada kasus-kasus tersebut. Sebagian lainnya tidak menyatakan pendapatnya karena saya tidak bertanya, atau kami memang sedang tidak mengungkit-ungkit topik itu.

Tentang hukum yang terasa berbeda-beda itu, saya hanya punya satu keyakinan: semua orang tahu di fakultas hukum tidak ada mata kuliah matematika. Kalau pencuri tiga buah kakao atau apapun, misalnya senilai 100 ribu rupiah bisa dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun, bukan berarti yang mencuri 25 milyar rupiah harus divonis 250.000 tahun penjara.

Mungkin hukum memandang setiap orang itu unik. Setiap terdakwa kriminal itu unik, sehingga vonisnya nggak harus sama. Mungkin hukum memandang vonis memang bukan untuk dibanding-bandingkan.

Kamis, 05 Maret 2015

Hukuman untuk Narkoba? Ola .. la!


Membaca di koran kemaren, seorang kriminal pengedar narkoba lolos lagi dari eksekusi mati. Adalah seorang perempuan bernama Meirika Franola alias Ola, seorang perempuan Indonesia yang pada 1997 menikah dengan seorang warga negara Ivory Coast (Pantai Gading), kemudian bersama-sama mereka menjadi bandar narkoba antar negara. Asu tenan!

Makin asu lagi, karena kemudian si Ola itu merekrut dua orang kerabat, Rani dan Dani, untuk join jadi pengedar narkoba.

Polisi menangkap mereka bertiga pada tahun 2000, di bandara Cengkareng. Dalam tas masing-masing orang rekrutan itu didapati kisaran 3 kg narkoba. Selidik-selidik, ditemukan juga beberapa kilogram narkoba di rumah si Ola. Itu setelah terjadi baku tembak antara polisi dengan suaminya, dan mampuslah suaminya. Proses berlanjut, ketiganya divonis mati. Komplet pake banding, kasasi dan PK, semua member mereka vonis mati.

Sialnya, vonis mati itu nggak segera dilaksanakan. Tahun 2012, Ola dan Dani yang dibantu F**hat Ab**s mendapat grasi dari presiden. Vonis mati berubah jadi hukuman seumur hidup. Sementara si Rani—yang notabene orang rekrutan si Ola—tetap berlanjut, hingga berakhir di hadapan regu tembak di Nusakambangan 18 Januari 2015. Berita buruknya, presiden yang memberi grasi itu adalah presiden pemenang pemilu di Indonesia. *Halah, OOT

Kurang ajarnya, si Ola nggak berhenti jadi bandar. Bisnis narkobanya dijalankan dari balik jeruji besi. Betul kata orang, jeruji besi bisa menghalangi langkah kaki seseorang, tapi sama sekali tak mampu mengganggu sinyal telepon dan koneksi internet. BNN yang memergoki kelakuan si Ola pada 2013.

Ola diadili di Pengadilan Negeri Tangerang pada Agustus 2014. Setelah proses yang lumayan panjang, kemaren lusa, 2 Maret 2015, hakim di Tangerang menyatakan si Ola terbukti bersalah menggunakan rekening untuk bisnis narkoba dari dalam penjara. Sialnya lagi, undang-undang kita mengancaman perbuatan tersebut hanya dengan hukuman penjara selama 15 tahun.

Asunya, karena si Ola masih menjalani hukuman penjara seumur hidup, vonis hukumannya jadi nihil. Mungkin logikanya begini: divonis hukuman 15 tahun atau 1700 tahun pun, eksekusinya akan overlap dengan hukuman seumur hidup yang masih dijalaninya.

Yang aku nggak paham, apa si hakim itu mengira hukuman penjara seumur hidup yang dijalani si Ola itu karena perempuan itu mengutil di toko? Atau karena tertangkap basah menyuap pejabat negara? Atau karena memasukkan alokasi dana anggaran di APBD mana gitu? Atau karena memalsukan dokumen kependudukan? Vai affanculo!


Rani sudah dihukum mati. Ola, yang duluan join dengan warga negara lain untuk jadi bandar narkoba, yang merekrut Rani, yang merupakan atasan Rani, yang ditangkap bersama-sama Rani dan Dani, yang di rumahnya juga ditemukan 3 kiloan narkoba, masih diberi kesempatan untuk mengurangi oksigen planet kita. Vai affanculo!

Baiklah, berikut ini pemahaman dan ketidakpahamanku soal kasus itu. Ola itu bandar narkoba antar negara. Menjadi bandarnya dengan berjoin dengan orang asing. Itu artinya, si Ola itu bergabung dengan orang asing untuk merusak bangsa sendiri. Lalu, Ola merekrut dua orang kerabatnya untuk jadi pengedar narkoba antar negara. itu artinya, dia melipatgandakan jangkauan kerusakan bangsa oleh narkoba. Lalu, dia dapat grasi sehingga hukuman matinya diubah menjadi hukuman seumur hidup, tetapi ternyata dia tetap menjalankan bisnis narkoba dari dalam penjara. Itu artinya, dia tidak berterima kasih atas kebaikan presiden. Itu artinya lagi, dia juga melecehkan hukum di negeri ini—walaupun sering kali hukum di negara kita memang bisa dilecehkan. Lalu, Pengadilan Negeri Tangerang yang berhasil membuktikan kelakuan busuk si Ola (berbisnis narkoba dari dalam penjara) tidak menambahkan hukuman apapun atas kelakuannya itu. Lagi-lagi itu artinya, si Ola masih punya kesempatan untuk melecehkan lagi hukum negara kita. Ayo, Ola! Lakukan lagi kejahatan-kejahatan lain selagi sempat. Asal ancaman hukumannya bukan hukuman mati, itu tidak akan menambah atau memperberat hukuman yang sekarang sedang kamu jalani.

Apa hukum di negara kita tidak bisa bilang, “Kali ini kami beri kamu surat peringatan! Jika setelah ini kamu melakukan kesalahan lagi, kamu dipecat!” Di situ kadang saya merasa touwaekk.

Ola … la! 

Rabu, 04 Maret 2015

Mau Matiin Ya Matiin Aja



Berapa lagi yang akan dieksekusi mati karena kasus narkoba? Siapa aja? WNI atau  warga lain? Bagiku, biarin aja! Syukur-syukur sesegera mungkin. Makin syukur lagi kalau pakai cara termudah dan termurah.

Beberapa pekan lalu kita mendengar protes dari Australia dan Brazil. Sebelumnya juga pernah dari Belanda. Well, itu kan suara pemerintah, dan pemerintah memang wajib berusaha melindungi warga negaranya. Jadi, kenapa juga kita heboh mengumpulkan koin sebagai respon terhadap PM ostrali yang mengungkit-ungkit bantuan kemanusiaan mereka terhadap korban tsunami Aceh 2004? Meskipun warga ostrali merelakan saudara mereka dihukum mati di Indonesia gara-gara menyelundupkan atau mengedarkan narkoba, kita harus memaklumi bahwa pemerintah mereka berkewajiban menunjukkan usaha melindungi warganya yang terancam hukuman mati di negara lain. Yaa, walaupun kita merasa keterlaluan juga kalau si PM mengungkit-ungkit soal bantuan kemanusiaan itu.

Soal bantuan kemanusiaan itu, bagi saya gampang aja. Nggak usahlah kita repot-repot mengumpulkan koin atau sumbangan apapun untuk mengembalikan duit ostrali. Kalau saya yang menjawab, cukup begini saja, “Duit satu milyar dolarmu itu bukan harga yang kamu bayarkan untuk mengijinkan wargamu menyelundupkan narkoba ke negara kami.” Kalau memang dia mau membayar, ya kita bilang saja nggak dijual, atau kalau dia nekat mau bayar, minta 80% wilayah negaranya saja sebagai pembayaran.

Hukum kita kan sudah telanjur punya image buruk di masyarakat. Sering dibilang tajamnya ke bawah doang, tapi tumpul ke atas. Kalau tidak terima dengan sebutan “sering dibilang,” nggak susah juga kok untuk mencari dokumentasi berita kasus-kasus yang membuat perihal hukum itu nggak sekadar “sering dibilang” tetapi memang banyak terjadi. Saya nggak berminat menyebutkan di sini, daripada yang baca pada bosen karena sudah seringnya kasus-kasus disebut di mana-mana.

Setidaknya, memvonis mati penyelundup narkoba dan komitmen untuk melaksanakannya adalah sarana untuk negara kita jaim kepada dunia internasional soal kepastian hukum. Syukur-syukur sesegera mungkin, makin syukur lagi kalau pakai cara termudah dan termurah. Apalagi kalau penyelundup narkobanya itu bukan warga kita. Lha kalau orang asing datang ke negara kita bikin kerusakan—salah satunya dengan menjual/membawa/mendistribusikan narkoba—apa keberatan kita untuk menghukum mati orang itu? Toh, bukan warga kita. Toh, nggak berjasa apa-apa pada negara kita. Toh, jelas-jelas dia orang luar yang merusak negara kita dengan narkobanya. Hukum mati aja, deh!

Jangan kayak bu Susi yang hingga saat ini suka diledekin para duta besar negara lain karena masih juga belum menenggelamkan kapal besar atau kapal dari negara besar yang ketahuan mencuri ikan di laut kita. “Gengsi, dooooong …!” kata trio warkop DKI.

Walau bangsa kita terkenal pelupa, toh kita masih ingat soal Corby, perempuan ostrali yang pernah dipenjara di Bali, lalu dapat remisi dan sekarang nggak lagi harus kos dengan penjagaan sipir. Hayo ngaku, siapa yang nggak pernah sedikitpun berniat mem-bully pak SBY terkait pemberian grasi kepada Corby?

Semoga rakyat Indonesia tidak keseringan kecipratan celah untuk mem-bully pemimpinnya. Bukan kenapa-napa, takutnya bosen dan apatis justru ketika kata-kata pedas mereka sedang sangat diperlukan. Semoga pemimpinnya tidak punya banyak celah itu.

Btw, koin yang terkumpul itu jadi dikirim ke ostrali atau ke mana?